Penggunaan Kapal Nasional Bisa Terkendala Regulasi

Pemakaian kapal nasional untuk aktivitas export batu bara akan memperoleh tantangan dari pelabuhan-pelabuhan di negara beda berkaitan spesifikasinya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyebutkan butuh mempertimbangakan beberapa hal dalam implementasi pemakaian kapal nasional untuk export batu bara. Sebagian variabel seperti bobot serta umur kapal mesti di perhatikan.

" Di tiap-tiap pelabuhan negara beda kan regulasinya tidak sama. Mungkin saja negara-negara Asean ketentuannya tidak seketat di negara-negara Asia Timur, " katanya pada Usaha, Jumat (23/2/2018).

Selama ini, aktivitas export batu bara masih tetap dikerjakan kapal asing. Pasalnya, skema penjualan batu bara biasanya dikerjakan diatas kapal (free on board/FOB).

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Umsini

Dalam skema itu, pihak konsumen yang sediakan kapalnya. Oleh karenanya, jika mesti ditukar jadi kapal nasional, butuh saat untuk merubah kontrak.

" Sebagian kontrak kan di-hold karna nominasi kapal memerlukan saat sebagian bln., " katanya.

Tidak tertutup peluang ada pula export yang dikerjakan kapal nasional. Tetapi, bila ada, jumlahnya di pastikan sedikit.

Seperti di ketahui, Ketentuan Menteri Perdagangan No. 82/2017 mengenai Ketetapan Pemakaian Angkutan Laut serta Asuransi Nasional untuk Export serta Import Barang Spesifik mewajibkan pemakaian kapal nasional untuk export batu bara serta minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Baca Juga : Harga Tiket Kapal - Harga Tiket Pelni

Beleid yang diundangkan pada 31 Oktober 2017 itu gagasannya akan digerakkan dengan efisien enam bln. sesudah terbit.

Mengenai dalam pasal 5 ditata jika armada angkutan laut nasional tidak memenuhi untuk aktivitas export, jadi dapat dikerjakan dengan juga kapal angkutan laut asing. Tetapi, detil pengerjaannya masih tetap belum juga terang.